Suryacakrawaka.com Tangerang,— Proyek pembangunan pagar di lingkungan Kantor Sekretariat Bersama Penjamin Mutu Pendidikan (SBPMP) Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan dari warga dan LSM Seroja pembangunan. Pasalnya, proyek tersebut dilaporkan tidak memasang papan informasi kegiatan proyek (papan KIP), serta diduga melalaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja di lapangan.
Menurutnya bahwa menunjukkan aktivitas pembangunan pagar yang terus berlangsung tanpa adanya papan KIP yang biasanya berisi informasi penting seperti nilai kontrak, sumber dana, nama pelaksana proyek, dan waktu pelaksanaan. Ketidakhadiran papan informasi ini dinilai sebagai bentuk ketidaktransparanan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta prinsip akuntabilitas publik," ucap Ketua DPC LSM Seroja," Muhidin, Jumat (18/07/2025)
“Salah satu indikator proyek yang patuh pada regulasi adalah keterbukaan informasi. Kalau papan KIP saja tidak ada, publik jadi tidak tahu siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya, dan sampai kapan proyek ini berlangsung,” ujarnya
Selain itu, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, rompi keselamatan, atau sepatu proyek, yang menjadi bagian dari standar K3 di proyek konstruksi. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan menunjukkan dugaan kelalaian pihak pelaksana proyek terhadap perlindungan tenaga kerja.
Lanjut Muhidin ketua DPC LSM Seroja, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari dinas teknis maupun pihak pengawas lapangan. “Kalau K3 saja diabaikan, bisa jadi aspek teknis lainnya juga tidak diawasi dengan ketat. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kecamatan Pakuhaji maupun dinas terkait mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Wartawan masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak pelaksana dan pengawas proyek.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan penegakan aturan terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, terutama yang menggunakan dana publik, Transparansi dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.
0Komentar